Nasional,60detik.id—Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Boven Digoel saat ini harusnya menjadi target oleh Aparat Penegak Hukum (APH).Pasalnya,praktek suap dan gratifikasi santer mencuat akibat demi membayar hutang pilkada masa silam yang belum terselesaikan.
“Dinas PU diduga dijadikan tambang uang demi menutupi hutang yang diambil oleh Bupati HY dan mantan Bupati YY saat pilkada lalu,”ujar sumber yang meminta namanya tidak ditulis.
Tak hanya itu,oknum kepala dinas PU berinisial FT pun diduga ikut membantu memfasilitasi pelunasan hutang melalui program kerja pemerintah daerah.
“APBD-P 2023 dan APBD 2024 dijadikan jaminan untuk sebuah pekerjaan proyek bagi pihak ketiga SWJ,dan ini diduga bekerja sama dengan oknum petinggi badan keuangan daerah berinisial GL untuk memuluskan setiap anggaran proyek daerah,”tambah sumber.
Sumber pun berharap agar pihak APH baik dari Polda Papua dan Kejaksaan Tinggi Papua dapat segera mengendus praktek pola kejahatan ini.
“Pihak aparat terkait jangan main mata,jangan sampai masuk angin,diduga ada oknum Kejati Papua yang bermain di air keruh.Dugaan ini pantas dilayangkan kepada mereka,karena pada awal tahun ini pun proses penindakan korupsi Bupati HY di Badan Usaha Milik Daerah berakhir Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) padahal disitu jelas bahwa barang bukti cukup untuk dinaikan ketingkat selanjutnya,”imbuhnya.
